Sebut WFA Ramadan Hanya "Efisiensi Semu", Pengamat Unmul Sentil Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar  

Samarinda, Afiliasi.net - Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menerapkan Work From Anywhere (WFA) selama Ramadan dengan dalih efisiensi anggaran menuai kritik pedas. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai kebijakan tersebut sangat kontradiktif dengan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang dilakukan di saat bersamaan.

Syaiful menyoroti adanya ketidakkonsistenan narasi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Di satu sisi, rakyat diminta memaklumi perubahan mekanisme kerja demi penghematan, namun di sisi lain, fasilitas pejabat tetap menyedot anggaran fantastis.

“Di satu sisi WFA disebut sebagai bentuk efisiensi. Tapi di sisi lain ada pembelian mobil untuk satu pejabat dengan harga Rp8,5 miliar. Ini kontradiktif dan tidak konsisten,” ujar Syaiful, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Syaiful, meski kepala daerah memerlukan kendaraan yang layak untuk menunjang tugas, standar kelayakan tersebut tidak harus identik dengan harga selangit. Ia berpendapat bahwa kendaraan dengan harga di bawah Rp1 miliar sudah sangat mumpuni untuk operasional di wilayah Kaltim.

Syaiful kemudian membandingkan dampak sosial jika anggaran Rp8,5 miliar tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti honor guru swasta atau pembangunan infrastruktur lingkungan.

“Bayangkan kalau dialihkan untuk menambah honor guru swasta, meski hanya Rp1 juta per bulan per orang, berapa ratus guru yang bisa terbantu? Dampaknya dirasakan banyak orang, bukan hanya satu pejabat,” tegasnya.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memiliki sense of crisis dan empati, terutama saat pendapatan daerah yang bersumber dari sumber daya alam mengalami dinamika fiskal. Syaiful menegaskan bahwa pejabat publik semestinya mendahulukan kebutuhan dasar masyarakat ketimbang fasilitas pribadi dalam setiap keputusan penganggaran.

“Jangan sampai fasilitas pejabat didahulukan, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan. Prinsip penganggaran harus mencerminkan keberpihakan pada publik,” pungkasnya menutup wawancara. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-kaltim #syaiful-bachtiar #efisiensi-anggaran