Daerah

Jelang Aksi 21 April di Samarinda, Ketua DPRD Kaltim Kritik Narasi Sepihak di Media Sosial

Redaktur: Redaksi
10 jam yang lalu | 10 views

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengimbau masyarakat melihat persoalan secara utuh menjelang aksi besar 21 April di Samarinda. (Istimewa)

Afiliasi.net, Samarinda - Menjelang rencana aksi besar pada 21 April 2026 di Samarinda, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi munculnya berbagai narasi kritis terhadap pemerintah yang beredar di publik.

Ia menilai sebagian informasi yang berkembang tidak disajikan secara utuh, sehingga berpotensi membentuk persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.

“Informasi seperti itu biasanya cepat dipercaya publik, apalagi kalau hanya berasal dari potongan video tanpa penjelasan lengkap,” ujar Hasanuddin, Kamis 16 April 2026.

Menurutnya, proses penyelenggaraan pemerintahan tidak sesederhana yang kerap digambarkan dalam narasi di media sosial.

Ia menegaskan setiap kebijakan berjalan melalui mekanisme yang jelas serta berada dalam pengawasan aturan.

“Pemerintahan ini bekerja melalui prosedur. Ada regulasi dan pengawasan yang harus dilalui, jadi tidak bisa disederhanakan begitu saja,” tegasnya.

Hasanuddin juga menanggapi sejumlah tudingan yang diarahkan kepada pemerintah daerah, termasuk isu terkait kerja sama dengan pihak swasta.

Ia menilai hal tersebut seharusnya disikapi melalui mekanisme klarifikasi yang tepat.

“Kalau ada yang ingin dipertanyakan, baik soal perusahaan maupun hal lain, silakan dikonfirmasi melalui jalurnya. Ada proses yang bisa ditempuh. Tapi kalau dipotong-potong lalu dibentuk opini, itu yang kami sesalkan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak lengkap berpotensi membuat masyarakat tidak memperoleh gambaran menyeluruh.

Karena itu, ia mendorong publik untuk mencermati setiap isu secara lebih komprehensif.

“Tidak semua masyarakat memahami konteks secara penuh. Karena itu penting untuk melihat persoalan secara utuh sebelum menarik kesimpulan,” ucapnya.

Aksi yang direncanakan berlangsung pada 21 April di Samarinda diperkirakan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.

DPRD Kalimantan Timur pun mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar narasi yang berpotensi menyesatkan. (*)