Senin, 09 Maret 2026 05:00 WIB

Daerah

Aspirasi Rakyat Terganjal Aturan, DPRD Kaltim Protes Pembatasan Kamus Pokir oleh Pemerintah

Redaktur: Redaksi
| 0 views

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu saat diwawancarai awak media. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Hubungan kemitraan antara DPRD Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tengah memanas terkait penyusunan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Para legislator mengeluhkan kebijakan pemerintah yang memangkas drastis jumlah program yang bisa diusulkan, sehingga banyak aspirasi masyarakat hasil reses terancam tidak terealisasi.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan bahwa pembahasan teknis mengenai kamus usulan ini masih menemui jalan buntu. Dari sekitar 50 kamus program bantuan keuangan yang diajukan dewan, pemerintah hanya memberikan lampu hijau untuk sekitar 23 hingga 25 kamus saja.

“Kalau hanya 25, banyak usulan rakyat dari hasil reses kami yang tidak terakomodir. Ini yang berbahaya bagi anggota DPR karena aspirasi masyarakat tidak bisa kami bantu realisasikan,” tegas Baharuddin Demmu di Samarinda, Senin, 9 Maret 2026.

Baharuddin menjelaskan, penyempitan ruang usulan ini berdampak pada sektor-sektor riil ekonomi kerakyatan. Usulan di bidang peternakan, perikanan, hingga bantuan UMKM yang menjadi kebutuhan mendesak warga di pelosok Kaltim, berisiko tercoret karena tidak masuk dalam empat sektor prioritas gubernur (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan SPM).

Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari pihak legislatif mengenai fungsi Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk jika pada akhirnya keputusan final tetap didominasi oleh kebijakan sepihak pemerintah provinsi.

“Kalau akhirnya pemerintah yang menentukan semuanya, lalu apa gunanya pansus yang sudah dibentuk untuk membahas kamus ini,” ujarnya dengan nada tanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada titik temu mengenai jumlah final kamus usulan tersebut. DPRD Kaltim khawatir jika pembatasan ini tetap dipaksakan, kepercayaan masyarakat terhadap peran wakil rakyat dalam memperjuangkan pembangunan di daerah akan menurun drastis pada perencanaan anggaran mendatang. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kaltim #baharuddin-demmu #pokir-kaltim #reses-dprd #pemprov-kaltim 

Berita Terkait

IKLAN