Daerah

WFA Ramadan Pemprov Kaltim: Efisiensi Anggaran Oke, Tapi Pelayanan Publik Jangan Sampai "Libur"

Redaktur: Redaksi
1 hari yang lalu | 38 views

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar. (Isitmewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama bulan Ramadan 2026 mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik. Meski dinilai positif dalam menekan biaya operasional kantor, kebijakan ini menuntut kesiapan infrastruktur digital agar hak masyarakat mendapatkan pelayanan tidak terabaikan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menegaskan bahwa prinsip good governance mengharuskan pemerintah tetap memberikan layanan terbaik meski Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hadir secara fisik di kantor.

“Kalau dikaitkan dengan efisiensi, tentu relevan. Tapi yang lebih penting adalah memastikan pelayanan publik tetap efektif. Jangan hanya efisien, tapi mengabaikan efektivitas,” tegas Syaiful, Sabtu (28/2/2026).

Syaiful menilai WFA harus menjadi momentum bagi tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat transformasi layanan manual menuju digital. Dengan dukungan teknologi, ASN seharusnya tetap bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya tanpa kendala jarak. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai kesiapan sosialisasi kepada warga.

“Jangan sampai WFA diterapkan secara mendadak tanpa pemberitahuan yang jelas. Masyarakat harus diberi pemahaman sejak awal mengenai perubahan mekanisme layanan, termasuk prosedur dan kanal yang digunakan,” tambahnya.

Keberhasilan kebijakan ini, menurut Syaiful, bergantung pada sinergi antara kesiapan pemerintah sebagai penyedia layanan dan pemahaman masyarakat sebagai penerima. Ia memperingatkan agar Pemprov Kaltim tidak memaksakan skema WFA jika dalam praktiknya justru menimbulkan hambatan serius bagi urusan publik.

Apabila ditemukan kendala teknis atau penurunan kualitas layanan secara signifikan, Syaiful mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total. Pelayanan publik yang baik harus tetap berjalan maksimal, baik di dalam maupun di luar gedung pemerintahan. (*)