Unmul Soroti Penanganan Kasus Tambang Ilegal KRUS, Pelaku Utama dan Perusahaan Belum Tersentuh

Afiliasi.net, Samarinda - Penanganan kasus dugaan penambangan ilegal di kawasan KRUS Universitas Mulawarman (Unmul) kembali menjadi perhatian.

Pihak kampus menilai proses hukum yang berjalan hingga kini belum mengungkap aktor utama di balik kasus tersebut.

Kuasa hukum Unmul, Haris Retno, mengungkapkan sejak awal terdapat perbedaan versi terkait penetapan pelaku antara aparat kepolisian dan Gakkum.

Menurutnya, sejumlah bukti justru lebih mengarah pada pihak yang sebelumnya diungkap oleh Gakkum.

“Sejak awal kasus ini sudah menunjukkan kejanggalan. Ada perbedaan versi antara kepolisian dan Gakkum, dan kami melihat bukti yang ada lebih mengarah pada versi Gakkum,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia juga menyoroti proses hukum yang dinilai tidak berlanjut sebagaimana mestinya. Penindakan yang sempat dilakukan Gakkum batal setelah gugatan praperadilan dikabulkan.

Namun, Haris menegaskan bahwa putusan tersebut hanya berkaitan dengan prosedur, bukan substansi perkara.

“Seharusnya penindakan bisa dilakukan kembali karena yang dipermasalahkan hanya prosedur. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah lanjutan, dan kami tidak mengetahui alasannya,” katanya.

Di sisi lain, tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian telah menjalani persidangan hingga vonis.

Meski demikian, Unmul menyatakan belum puas dengan hasil tersebut.

Haris menilai profil terdakwa tidak mencerminkan skala tindak pidana yang terjadi.

Ia menekankan bahwa aktivitas penambangan ilegal umumnya melibatkan modal besar serta penggunaan alat berat, sehingga kecil kemungkinan dilakukan secara individu.

“Tidak masuk akal jika kegiatan seperti ini dilakukan sendiri. Profil pelaku yang diadili tidak sesuai dengan karakter kasusnya. Berbeda dengan pihak yang sebelumnya disebut Gakkum, yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan,” jelasnya.

Unmul pun membuka peluang untuk menempuh langkah hukum lanjutan.

Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat kembali mendalami kasus ini, terutama jika ditemukan bukti baru.

“Kami berharap ada upaya penegakan hukum lanjutan. Jika muncul pelaku dan alat bukti baru, tentu proses bisa dibuka kembali,” ujarnya.

Selain jalur pidana, Unmul juga tengah mengkaji kerugian yang ditimbulkan dari sisi perdata, khususnya kerusakan lingkungan.

Namun, proses penghitungan tersebut dinilai menghadapi kendala regulasi.

Menurut Haris, metode penghitungan kerugian ekologis yang saat ini digunakan sudah tidak relevan dan cenderung meremehkan dampak kerusakan.

“Aturan yang dipakai masih lama dan nilainya rendah. Akibatnya, kerugian lingkungan tidak tergambarkan secara utuh,” ungkapnya.

Ia menyebut estimasi awal kerugian mencapai miliaran rupiah, namun angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Nilainya memang miliaran, tapi itu belum mencerminkan kerugian riil karena metode perhitungannya sudah ketinggalan,” tambahnya.

Ke depan, Unmul tidak hanya fokus mengawal proses hukum, tetapi juga mendorong adanya pembaruan regulasi terkait penilaian kerugian ekologis.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, termasuk mendorong agar pelaku utama yang terhubung dengan perusahaan dapat diungkap,” pungkasnya. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #krus-unmul #tambang-ilegal-unmul #haris-retno #unmul