DPRD Kaltim Siap Panggil Dinkes Bahas Polemik Pengalihan Iuran BPJS Kesehatan ke Daerah

Afiliasi.net, Samarinda - DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi IV mulai menaruh perhatian serius terhadap polemik pengalihan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengatakan pihaknya akan segera mengkaji kebijakan tersebut secara menyeluruh guna memastikan tidak ada dampak merugikan bagi masyarakat.

“Kami sudah mengagendakan untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kebijakan ini,” ujar Fuad beberapa waktu lalu.

Ia mengakui hingga kini belum ada rapat resmi yang secara khusus membahas surat dari Sekretaris Provinsi terkait pengalihan tersebut.

Meski begitu, koordinasi internal dan langkah pemanggilan pihak terkait segera dilakukan.

Menurutnya, kejelasan informasi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Komisi IV, kata dia, perlu mendapatkan penjelasan utuh dari pihak eksekutif mengenai dasar dan mekanisme kebijakan tersebut.

Fuad juga menyoroti munculnya keresahan di sejumlah daerah, terutama di Samarinda yang disebut menjadi wilayah dengan jumlah peserta terdampak terbesar.

“Kami melihat persoalan ini seperti berlapis. Belum selesai satu kebijakan, muncul lagi kebijakan lain yang menimbulkan kebingungan, termasuk bagi kami di legislatif,” katanya.

Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani pemerintah daerah maupun masyarakat, terutama jika tidak disertai perencanaan yang matang.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kaltim menegaskan akan bersikap aktif mengawal kebijakan tersebut.

Jika ditemukan indikasi merugikan, pihaknya tidak segan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi.

“Kalau ada pihak yang dirugikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, tentu kami akan menyampaikan masukan tegas kepada Pemprov,” tegasnya.

Komisi IV juga berencana memanggil Dinas Kesehatan Kaltim untuk menggali informasi lebih rinci.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang jelas, sehingga masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa hambatan.

“Yang terpenting, jangan sampai ada warga kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif,” pungkas Fuad. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan #dprd-kaltim #fuad-fakhruddin #komisi-iv-dprd