Daerah

Jadi Atensi KPK, Pengadaan Mobil Dinas Pemprov Kaltim Rp8,5 Miliar Dinilai Rawan Celah Korupsi

Redaktur: Redaksi
5 jam yang lalu | 0 views

Sesi Tanya Jubir KPK yang menyentil pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan memberikan sentilan terhadap pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai nilai fantastis, yakni Rp8,5 miliar. KPK mengingatkan bahwa belanja barang mewah di lingkungan pemerintah daerah merupakan area yang sangat rawan akan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap sen anggaran daerah yang digunakan untuk belanja kendaraan harus melalui perencanaan yang matang dan didasari oleh kebutuhan riil, bukan keinginan semata.

“Pengadaan barang dan jasa kerap menjadi area yang memiliki celah terjadinya korupsi, seperti pengkondisian proyek, penyimpangan, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi,” ujar Budi Prasetyo dalam siaran resmi KPK, Kamis (26/2/2026).

Isu ini mencuat setelah rincian belanja mobil dinas tersebut viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Masyarakat mempertanyakan asas manfaat dari pengadaan kendaraan seharga miliaran rupiah tersebut di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur publik lainnya.

Selain masalah pengadaan, KPK juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan aset daerah. Berdasarkan fungsi koordinasi dan supervisi, KPK masih menemukan banyak kendaraan dinas yang dikuasai secara ilegal oleh mantan pejabat yang masa jabatannya telah berakhir.

“Penguasaan kendaraan dinas oleh pihak yang tidak lagi berwenang berpotensi merugikan keuangan daerah dan dapat masuk dalam unsur tindak pidana korupsi,” tegas Budi.

KPK kini mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Timur untuk berperan aktif menjadi pengawas eksternal. Warga diminta tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi atau penyalahgunaan fasilitas negara dalam pengadaan mobil mewah tersebut. (*)