Daerah

Klarifikasi Isu Mobil Dinas, Sekda Kaltim: Pengadaan untuk Menembus Medan Berat di Pelosok

Redaktur: Redaksi
5 jam yang lalu | 0 views

Sekertaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni saat dikonfirmasi terkait pengadaan mobil dinas Gubernur yang jadi sorotan publik Kaltim. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kaltim yang belakangan menjadi perbincangan. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukan sekadar fasilitas kemewahan, melainkan sarana operasional vital untuk menembus wilayah pedalaman.

Sri Wahyuni menjelaskan, karakteristik geografis Kaltim yang masih didominasi akses jalan berlumpur dan berbatu menuntut dukungan sarana transportasi yang tangguh. Terlebih, gubernur memiliki agenda rutin untuk meninjau langsung progres infrastruktur di lokasi-lokasi terpencil.

“Pak Gubernur ketika meninjau lokasi ingin memastikan bisa sampai langsung ke titik permasalahan. Seperti saat di Bongan, beliau ingin melihat sejauh mana kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat,” ujar Sri Wahyuni, Jumat (20/2/2026).

Keputusan pengadaan kendaraan multifungsi ini dinilai selaras dengan komitmen pemerintah dalam percepatan konektivitas antarwilayah. Menurut Sekda, pimpinan daerah harus memiliki kepastian mobilitas agar tidak terhambat saat harus menjangkau ruas-ruas jalan yang sedang dalam masa perbaikan atau pembangunan.

Sri Wahyuni menjamin bahwa seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan standar efektivitas kerja. Fokus utamanya adalah memastikan kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat, terutama di titik-titik yang sulit dijangkau oleh kendaraan dinas standar (sedan atau SUV kota).

“Operasional di lapangan memang membutuhkan kendaraan yang mendukung, terutama untuk menembus medan sulit. Ini demi efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penjelasan ini, Pemprov Kaltim berharap publik dapat memahami bahwa pengadaan sarana transportasi tersebut merupakan investasi untuk memperkuat fungsi pengawasan lapangan agar proyek-proyek infrastruktur di Benua Etam dapat terpantau secara maksimal. (*)