Samarinda, Afiliasi.net - Upaya penanggulangan banjir di Samarinda tentu membutuhkan bantuan anggaran yang tidak sedikit. Pemkot pun mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tidak hanya diam menunggu, Wali Kota Samarinda Andi Harun rupanya langsung mengunjungi Jakarta untuk mencari solusi masalah ini.
Dirinya bersama jajaran Pemkot Samarinda lainnya mendatangi kantor kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta dalam kunjungan kerjanya, sejak Jum'at, 17 September 2021.
Tujuannya adalah untuk menyampaikan dan memberikan usulan dukungan terhadap persoalan banjir di kota tepian.
Di sana, Andi Harun ditemui langsung oleh kepala Biro Perencanaan Anggaran kementerian PUPR, Edy Juharsyah untuk membicarakan dan berkoordinasi terkait usulan yang diajukan oleh Pemkot Samarinda itu.
"Intinya meminta dukungan anggaran untuk mengatasi persoalan banjir maupun pembangunan fisik lainnya di Samarinda," ujar walikota Andi Harun dikutip dari keterangan di laman resmi Pemerintah Kota Samarinda, Minggu, 19 September 2021.
"Terutama dukungan dari APBN, mengingat APBD kota Samarinda jumlahnya sangat terbatas," lanjutnya.
Tiga Fraksi DPRD Samarinda Dukung Langkah Andi Harun
Langkah pemkot ini rupanya didukung oleh tiga fraksi di DPRD Samarinda, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Yang dilakukan pemerintah kota, khususnya wali kota (Andi Harun), kita memang menyambut baik. Karena memang dengan kondisi saat ini kita sangat perlu dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk kegiatan besar, apalagi untuk penanggulangan banjir," ujar Mohammad Novan Syahronny Pasie, Sekretaris Fraksi Golkar, Senin, 20 September 2021.
Novan menegaskan, program penanggulangan banjir di Kota Samarinda saat ini sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Pusat dapat diimbangi dengan program yang tepat sasaran.
"Kita di sini banyak permasalahan titik banjir yang semakin meluas. Makanya harus ada rencana penanggulangan banjir dari hulu hingga ke hilir," terangnya.
Hal senada juga diutarakan Jasno, Ketua Fraksi PAN. Jasno menyebut Fraksi PAN memiliki catatan tersendiri bagi pemkot dalam masalah pematangan lahan dan resapan air.
"Selain mencari dukungan anggaran juga harus melakukan upaya-upaya serius dalam menertibkan pematangan lahan ilegal yang sudah merajalela," ungkapnya.
Di sisi lain, Jasno juga menyebut minimnya daerah resapan air, sebab banyak pembangunan dilakukan di wilayah resapan air.
"Saya pikir ini menjadi perhatian serius. Dari hulunya harus dikendalikan juga. Jangan sampai ketika harapan kita mendapat dukungan anggaran pusat tapi justru masalah di hulunya jadi masalah saat pembangunan," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Mujianto menegaskan, pihaknya siap mengawal upaya pemerintah kota untuk merealisasikan program penanggulangan banjir.
Ia menyebut, dukungan anggaran yang diminta pemkot adalah solusinyang tepat. Terlebih, Samarinda akan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
"Kami sangat mendorong dan mendukung sekali apa yang menjadi keputusan pak wali kota. Karena prioritas pemimpin kita ini masalah penaggulangan banjir. Ya harus kita dukung. Mudah-mudahan bantuan anggran dari pemerintah pusat segera dialokasikan," pungkasnya. (*)
Penulis: Achmad
TOPIK BERITA TERKAIT:
#andi-harun #penanganan-banjir-di-samarinda #kemenpupr #jasno #mujianto #mohammad-novan-syahronny-pasie