Hadapi Demonstran, Andi Harun Akan Laporkan Langsung ke Kapolri Jika Ada Nama Mafia Solar Disebut

Samarinda, Afiliasi.net - Ratusan sopir truck yang tergabung dalam Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) telah usai menggelar demonstrasi di Balai Kota Samarinda, Rabu, 24 Agustus 2022. 

Para sopir mendesak Wali Kota Andi Harun untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Mereka sebelumnya mengancam tidak akan membubarkan diri jika tak ditemui langsung orang nomor satu di Samarinda. 

Koordinator Aksi FGSS, Hendra mengatakan ada lima tuntutan yang disampaikan pihaknya. Di antaranya meminta Pemkot Samarinda mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar, menyetop dan menangkap mafia solar, mengawasi dan menindak SPBU nakal, membentuk gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, serta memberantas calo yang menerbitkan izin Kir (sertifikasi kelayakan kendaraan per enam bulan). 

"Kami minta Pemkot Samarinda mampu memberikan solusi, utamanya keluhan para sopir soal uji Kir yang mengharuskan pemotongan bak dump truck. Kami merasa dipersulit," ucap Hendra di sela-sela demonstrasi. 

Terhitung satu jam lebih sejak demonstrasi digelar pukul 09.45 Wita, Wali Kota Samarinda Andi Harun tampak langsung menemui massa. Ia berharap semua sopir memahami dengan baik sehingga tuntutan bisa diarahkan kepada pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah yang dipersoalkan. 

"Saya memahami benar masyarakat, karena se-Indonesia mengalami hal yang sama. Sebagian pengamat mengatakan ini reaksi atas rencana kenaikan BBM," ucap Andi Harun kepada awak media. 

Dari seluruh tuntutan massa FGSS, Andi Harun menyatakan akan menindaklanjutinya. Mengenai kelangkaan dan antrean panjang truck di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) misalnya, Pemkot Samarinda disebutnya akan bersurat kepada pemerintah pusat. 

"Industri yang seharusnya tidak membeli solar subsidi, tapi nyatanya itu ada. Harusnya harga solar ini satu harga. Kalau dia satu harga, solar tidak akan langka dan antrean di SPBU tidak akan terjadi. Akan Kita teruskan ke pusat," papar mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu. 

Adapun mengenai pemotongan bak dump truck yang menjadi keluhan para sopir, dijelaskan Andi Harun bahwa hal itu merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi. Intinya, demi keamanan dalam berkendara di jalan umum. Ia pun menepis bahwa jasa pemotongan bak dump truck hanya ada di Surabaya dengan biaya Rp 20 juta. 

"Di Samarinda juga ada, dan biayanya tak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan kita rilis beberapa hari ke depan," tutur Andi Harun. 

Untuk diketahui, pemotongan bak dump truck yang menjadi masalah para sopir lantaran hal itu menjadi salah satu syarat uji Kir hingga penerbitan kartu kendali Fuel Card dari Pertamina. Dengan tidak terbitnya uji Kir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, maka para sopir tak bisa memiliki kartu Brizzi yang diperuntukkan membeli solar di SPBU. Sebab, pembelian bio solar tak bisa menggunakan uang tunai. 

Adapun para sopir diminta memangkas bak dump truck dengan ketetapan tinggi bak dump truck harus 70 sentimeter dan lebar bak 40 sentimeter dari sasis dump truck. 

Mengenai hal ini, Andi Harun menegaskan sudah aturan pusat. Meski begitu, ia menyatakan pemkot akan tapi memberi waktu sampai 30 November 2022 mendatang untuk para sopir melakukan normalisasi kendaraan. 

"Mereka tadi minta apa bisa ditambah sampai 30 Desember 2022, nanti kita pertimbangkan. Jadi di Samarinda juga ada. Tempatnya juga akan kita rilis," jelas Andi Harun. 

Sementara itu, mengenai tuntutan pembentukan gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, Andi Harun mengatakan akan mewadahi usulan itu. 

"Terkahir, soal pengetap atau pelangsir itu adalah Pertamina biang keroknya. Kalau saya diberi data, saya akan panggil Pertamina sekarang. Pun demikian jika ada yang berani sebutkan nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri," pungkas Andi Harun. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #demonstrasi #solar #andi-harun #pemkot-samarinda #kapolri