Daerah

Sebut Ranah Banggar dan TAPD, Ketua DPRD Kaltim "Buta" Prosedur Pengembalian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Redaktur:
3 jam yang lalu | 0 views

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai. (Istimewa).

Samarinda, Afiliasi.net - Kabar pengembalian mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur seharga Rp8,5 miliar menyisakan tanda tanya besar di gedung parlemen. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengaku tidak memahami secara detail mekanisme teknis pengembalian anggaran yang sebelumnya telah disahkan secara resmi dalam APBD Perubahan 2025.

Pria yang akrab disapa Hamas ini menjelaskan bahwa DPRD Kaltim hanya menjalankan fungsi persetujuan terhadap usulan yang masuk melalui pembahasan kolektif.

“Saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Yang membahas itu Banggar dan TAPD. Kalau memang disepakati ya dilaksanakan, kalau tidak ya tidak. DPRD kan hanya menyetujui,” ujar Hamas usai rapat Pansus Pokir di Samarinda, Rabu, 4 Maret 2026.

Ketidaktahuan pimpinan dewan mengenai prosedur pengembalian ini menjadi sorotan, mengingat dana tersebut bersumber dari uang rakyat yang sudah melewati proses ketok palu pada November lalu. Secara administratif, pengembalian barang yang sudah diserahterimakan biasanya melibatkan proses pembatalan kontrak dan pengembalian dana ke Kas Umum Daerah (KUD).

Hamas menilai, jika kabar pengembalian kendaraan jenis Range Rover 3000 cc tersebut benar adanya, maka secara politis persoalan tersebut dianggap sudah tuntas dan tidak perlu menjadi bahan perdebatan lagi di lingkup dewan.

“Kalau memang sudah dikembalikan ya berarti selesai. Tidak dibahas lagi. Kalau pengadaan pasti ada mekanismenya dan tentu ada dasar hukumnya,” tutup politikus Partai Golkar tersebut.

Masyarakat kini menunggu kejelasan dari pihak eksekutif (Biro Umum dan BPKAD) mengenai bukti setor kembali dana tersebut ke kas daerah, guna memastikan bahwa prinsip efisiensi yang dijanjikan benar-benar terlaksana secara prosedural tanpa merugikan keuangan daerah akibat penalti kontrak. (*)