Gerakan Aksi 11 April Nasional, Ribuan Massa Aliansi Mahakam Geruduk Kantor DPRD Kaltim

Samarinda, Afiliasi.net - Sebagai bentuk protes terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Petambahan Nilai (PPN), penundaan Pemilu 2024 serta penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode, ribuan mahasiswa gelar aksi demonstrasi, Senin (11/4/2022). 

Aksi tersebut digelar di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sedikitnya, ada sekitar 1.500 hingga 2.000 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) memenuhi lokasi tersebut. 

Humas Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam), Muhammad Hasbi mengatakan, bahwa dalam aksi tersebut ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. 

"Yakni, penolakan kenaikan BBM, kedua kenaikan PPN yang saat ini naik dari 10 persen menjadi 11 persen, dan yang ketiga tentang penundaan pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode," ungkap Hasbi. 

Ketua BEM KM Unmul, Iksan Nopardi, menyebutkan, alasan demo digelar lantaran melihat isu perpanjangan masa jabatan Presiden seolah-olah terstruktur dan tersistematis baik dari kalangan Ketua Partai Politik maupun Kementrian di Istana Negara. 

"Kita melihat ini justru melanggar konstitusi dan mencederai semangat demokrasi negeri kita. Oleh karena itu mahasiswa dengan tegas menyatakan meminta presiden jokowi untuk menyatakan sikap menolak perpanjangan masa jabatan tiga periode," sebutnya. 

Terkait dengan kenaikan BBM dan PPN, Iksan merasa bahwa saat ini masyarakat indonesia baru bangkit dari situasi krisis pandemi covid-19 termasuk juga sektor ekonomi. Sehingga, kenaikan harga BBM dan PPN dinilai akan lebih membebani masyarakat. 

"Harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal pemulihan ekonomi, bukan dengan memberatkan masyarakat atas kenaikan harga bahan pokok bahkan minyak goreng begitu," ucapnya 

"Kami masih percaya bahwa DPR adalah wakil rakyat, sebab itu masyarakat kalimantan timur meminta kepada wakil rakyat kita untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah pusat dan DPR RI," sambungnya. 

Meski begitu, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK pun akhirnya turun mendatangi para peserta aksi guna menandatangani tuntutan yang disampaikan. 

Namun, dikatakan Iksan, meski telah ditandatangani, dirinya mengaku akan terus melakukan pengawalan terhadap tiga tuntutan yang disampaikan. 

"Kami akan terus melakukan pengawalan terhadap tiga tuntutan kami tadi, apa bila tidak di sampaikan kepada DPR RI maka kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak dari hari ini," imbuhnya. 

"Dalam waktu dekat akan kami konfirmasi lagi. Batas waktunya satu minggu," lanjutnya. 

Selain itu, sebagai bentuk pengamanan saat aksi demo berlangsung, sedikitnya ada sekitar 800 personil gabungan TNI-Polri yang dikerahkan dalam kegiatan itu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli. 

"Sebelumnya hanya 400, namun melihat kondisi massa yang kian bertambah maka personil pun ditambah agar pelayanan kami maksimal," ungkapnya. 

Kendati demikian, meski sempat terjadi aksi dorong-dorongan, Kombes Pol Ary mengatakan bahwa kegiatan hari ini berjalan kondusif. 

"Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mungkin juga karena mahasiswa Kaltim yang menyampaikan aspirasinya hari ini merupakan orang intelektual yang berkomitmen hingga kondusifitas pun terjaga," kata Ary. 

Tergolong dalam salah satu aksi demo yang kondusif, Ary mengaku jika hal tersebut tidak akan tercapai tanpa komitmen bersama dan komunikasi yang jelas. 

"Saya belum tahu kalau di tempat lain, yang pasti tadi kami membangun komunikasi yang indah dengan rekan-rekan mahasiswa, kemudian kita membuat komitmen bersama begitu juga anggota dewan," paparnya 

"Jadi kondusifitas hari ini dapat terjadi atas kerjasama semua pihak," pungkasnya. (*) 

Penulis : Vicky

TOPIK BERITA TERKAIT: #demonstrasi #aliansi-mahakam #dprd-kaltim #polresta-samarinda