Daerah

Rp25 Miliar Rumah Dinas Dianggarkan Diam-diam, DPRD Kaltim: Kami Tidak Pernah Bahas!

Redaktur: Redaksi
5 jam yang lalu | 0 views

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu saat diwawancarai awak media. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyoroti penganggaran rumah dinas senilai Rp25 miliar yang disebut tidak pernah dibahas bersama DPRD.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mengetahui secara rinci alokasi anggaran tersebut karena tidak menerima dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara lengkap saat pembahasan.

“Saya tegaskan hari ini bahwa itu tidak dibahas di DPR. Kami tidak mengetahui isi terkait rumah jabatan itu,” ujar Demmu pada Selasa 7 April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan berarti DPRD kecolongan sepenuhnya, melainkan karena tidak adanya distribusi buku APBD yang memuat rincian anggaran secara detail kepada anggota dewan.

“Bukan kecolongan, karena kami tidak diberikan buku APBD. Kalau diberikan, tentu bisa kami pelajari,” katanya.

Demmu juga menyebut, rincian anggaran tersebut tidak terlihat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga luput dari perhatian DPRD.

Ia pun mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya Sekretaris Daerah selaku ketua tim, agar lebih transparan dalam proses pembahasan anggaran ke depan.

“Jangan membahas APBD tanpa membagikan bukunya. Di situlah kami bisa membuka semua rincian,” tegasnya.

Terkait pernyataan Gubernur yang menyebut anggaran tersebut telah dibahas dan disahkan DPRD, Baharuddin tidak menyebut hal itu sebagai kesalahan, namun menilai perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara gubernur dan TAPD.

“Bukan bohong gubernur, tapi perlu komunikasi dengan TAPD. Gubernur tidak mengurus teknis itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi DPRD agar ke depan tidak lagi membahas anggaran tanpa dokumen lengkap guna menghindari polemik serupa.

“Ini jadi pelajaran. Kami tidak ingin lagi membahas kalau tidak diberikan buku APBD, supaya tidak ada polemik dan DPR tidak kecolongan lagi,” pungkasnya. (*)