Daerah

Kawal Aspirasi Rakyat, Ananda Emira Moeis Soroti Pemotongan Usulan Pokir oleh TAPD Kaltim

Redaktur: Redaksi
10 jam yang lalu | 0 views

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis saat diwawancarai awak media. (Istimewa).

Samarinda, Afiliasi.net - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen legislatif untuk memastikan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tetap berada dalam koridor pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menjelang penyerahan Kamus Usulan Pokir pada Senin mendatang, Ananda mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan amanah rakyat yang harus kembali untuk kepentingan publik.

Ditemui usai agenda Halal Bihalal pada Sabtu, 28 Maret 2026, Ananda menekankan bahwa program pembangunan tidak boleh mencederai kepercayaan masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang dinamis.

“APBD itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan sampai program pembangunan justru melukai kepercayaan masyarakat. Ke depan kita juga belum tahu seperti apa kondisi fiskal, apakah tetap atau berubah. Tapi yang jelas, harus dipastikan program yang diprioritaskan benar-benar berdampak,” ujar Ananda Emira Moeis.

Namun, Ananda memberikan catatan serius terkait proses pembahasan anggaran saat ini. Ia menyayangkan adanya langkah pengurangan hingga penghapusan sejumlah usulan pokir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kondisi ini dikhawatirkan akan mengurangi hak masyarakat untuk merasakan manfaat pembangunan yang telah diusulkan melalui jalur aspirasi legislatif.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan warga harus menjadi jawaban atas setiap kebijakan anggaran yang diambil. Ia juga mengingatkan agar arah pembangunan tahunan tetap konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

“Ada beberapa yang dipotong bahkan dihapus. Ini tentu jadi perhatian, karena bisa saja mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat pembangunan. Kemauan masyarakat harus bisa kita jawab, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan mereka,” tegasnya.

DPRD Kaltim menyatakan akan terus mencermati perkembangan pembahasan anggaran ini dalam waktu dekat guna memastikan visi dan misi kepala daerah dapat terakomodasi secara bertahap tanpa mengesampingkan aspirasi langsung dari masyarakat bawah. (*)