Daerah

Program Gratispol Absen di Laporan Reses Golkar-Gerindra, Pengamat Unmul: Di Mana Konsistensi Partai Pengusung?

Redaktur: Redaksi
Jumat, 27 Februari 2026 | 26 views

Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kalimantan Timur. (Isitmewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang membahas laporan hasil reses masa sidang III tahun 2026 menyisakan tanda tanya besar. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud – Seno Aji, yakni Gratispol–Jospol, justru tak muncul secara eksplisit dalam pemaparan dua fraksi pengusungnya, Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Dalam sidang yang digelar Senin (23/2/2026) lalu, Fraksi Golkar melalui Wakil Sekretarisnya, Salehuddin, lebih banyak menyoroti keluhan warga terkait infrastruktur dasar seperti drainase, air bersih, serta perbaikan jalan dan jembatan.

Senada, Fraksi Gerindra lewat juru bicara Abdul Rakhman Bolong, justru memfokuskan laporan pada ancaman alih fungsi lahan pertanian dan kesiapan ketahanan pangan menyambut pertumbuhan penduduk imbas IKN. Absennya isu pendidikan dan kesehatan gratis yang menjadi roh "Gratispol" dalam laporan tersebut memicu kritik pedas dari akademisi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, menilai hal ini sebagai fenomena politik yang ganjil. Sebagai partai pengusung utama, Golkar dan Gerindra semestinya menjadikan reses sebagai ajang untuk mengukur sejauh mana program prioritas pemerintah menyentuh masyarakat.

“Jika itu program unggulan pemerintah daerah, mestinya menjadi bagian dari pembahasan dalam reses, baik untuk melihat capaian maupun menerima masukan masyarakat,” tegas Castro, Jumat (27/2/2026).

Castro menambahkan, ketidakhadiran isu Gratispol dalam laporan resmi tersebut mencerminkan belum kuatnya sinkronisasi antara visi eksekutif dan agenda politik anggota dewan di akar rumput. Hal ini dikhawatirkan akan memicu persepsi publik bahwa program tersebut hanya menjadi komoditas kampanye tanpa pengawalan legislatif yang solid.

Laporan reses ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD untuk Musrenbang RKPD 2027. Jika Gratispol tetap absen dalam dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya, maka efektivitas implementasi janji politik Rudy-Seno di sisa masa jabatan terancam kehilangan dukungan legitimasi dari parlemen. (*)