Banjir Kaltim Tak Kunjung Usai, Saptyo Setyo Desak Pemprov Kaltim Susun Blueprint

Samarinda, Afiliasi.net -  Ancaman banjir yang terus berulang di Kalimantan Timur dinilai membutuhkan respons strategis yang lebih menyeluruh.

akil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyusun strategi  yang berfokus pada solusi jangka panjang dan lintas wilayah.

Ia menilai, solusi penanganan banjir dari pemerintah saat ini masih bersifat jangka pendek dan tidak sistematis.

“Secara teknis dan kebijakan, seharusnya ada pertemuan serius antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk duduk bersama, membahas mitigasi banjir dari hulu ke hilir,” kata Sapto dalam keterangannya, Selasa 3 Juni 2025.

Ia menegaskan perlusnya koordinasi lintas daerah agar penanganan banjir tidak lagi bersifat sektoral. Tanpa koordinasi lintas wilayah, upaya penanganan banjir tidak akan menghasilkan solusi yang menyentuh akar permasalahan

Menurut legislator Golkar ini, banjir di Kaltim tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh persoalan tata ruang, kerusakan lingkungan, serta praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.

“Artinya kita harus mencari tahu penyebab dan akar permasalahannya. Apakah karena deforestasi, sistem drainase yang buruk, atau alih fungsi lahan. Itu harus dikaji serius, bukan hanya reaktif saat banjir sudah datang,” ujarnya.

Sapto menyarankan agar pemerintah mengembangkan pendekatan dual-track, yaitu solusi jangka pendek seperti perbaikan drainase dan normalisasi sungai, serta langkah jangka panjang berupa perlindungan kawasan hulu dan pemulihan daerah tangkapan air.

Namun, hingga saat ini, ia menyebut belum ada dokumen perencanaan atau blueprint penanganan banjir yang dapat menjadi acuan lintas sektor dan wilayah.

Padahal, dokumen tersebut penting sebagai acuan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah agar upaya mitigasi lebih terarah.

“Blue print ini krusial, karena tanpa itu, semua instansi berjalan sendiri-sendiri. Kita mendorong Pemprov Kaltim untuk meluangkan waktu khusus duduk bersama membahas ini, bukan hanya dalam forum seremonial,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa tanpa penanganan struktural, banjir akan terus menjadi ancaman tahunan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, dan memperlambat kemajuan pembangunan.

Sapto menambahkan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk merumuskan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

“Banjir bukan hanya urusan dinas tertentu. Ini urusan semua pihak. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan keterlibatan publik dalam prosesnya,” pungkas Sapto. (*)

Editor: Redaksi

TOPIK BERITA TERKAIT: #banjir #banjir-kaltim #banjir-samarinda #dprd-samarinda #sapto-setyo-pramono