Usulan DBH Sawit Masuk Struktur APBN, Kaltim Diperkirakan Terima Rp 500 Miliar

Samarinda, Afiliasi.net - Upaya Gubernur Kaltim Isran Noor membuat Dana Bagi Hasil (DBH) sawit masuk daerah tampaknya bakal segera terwujud. 

Kepada awak media, Isran Noor menuturkan bahwa usulan DBH sawit telah masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Sekarang sudah masuk ke dalam struktur APBN. Seluruh anggaran di tahun 2023 itu masuk Rp 3,7 triliun bagi daerah penghasil sawit," ucap Isran Noor kepada awak media, Rabu, 31 Agustus 2022 kemarin. 

Isran melanjutkan, ada 12 provinsi daerah penghasil sawit yang akan menerima Rp 3,7 triliun DBH sawit ini. Masing-masing daerah diberikan sesuai dengan luasan wilayah dan hasil sawitnya. 

"Jadi Rp 3,7 triliun itu dibagi. Lumayan ada tambahan. Kalau kira-kira Rp 3,7 triliun dibagi 12 provinsi, ada sekitar Rp 500 miliar masuk ke Kaltim. Lumayan kalau dibagi rata," ucap Isran. 

Meski demikian, lanjut Mantan Bupati Kutai Timur itu, besaran DBH sawit dari APBN ke daerah ini bergantung luasan lahan sawit. Kaltim sendiri dikatakannya urutan ketiga dari 12 provinsi tersebut. 

"Jadi biar tidak sama, daerah penghasil sawit itu beda-beda luasannya. Kaltim nomor tiga. Kalau untuk di Kalimantan daerah penghasil sawit ada lima, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Utara. Itu kita papan tengah. Paling luas di Sumatera Utara dan Riau," pungkas Isran. 

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Isran Noor menginisiasi pertemuan  bersama 22 kepala daerah lainnya guna menyampaikan usulan DBH sawit ini kepada pemerintah pusat. Pasalnya, selama ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tak ikut menikmati hasil ekspor komoditas ini. 

Adapun skema yang diajukan adalah penambahan komponen kelapa sawit dalam DBH sumber daya alam yang diambil dari dana bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya. (Jr/adv/diskominfokaltim)

TOPIK BERITA TERKAIT: #dbh-sawit #isran-noor #pemprov-kaltim