Advetorial

Lahan Eks Tambang Potensial untuk Pengembangan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Redaktur: Rahmadani
Selasa, 10 Mei 2022 | 868 views

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi saat meninjau pemanfaatan lahan eks tambang PT EMAS menjadi peternakan. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap, upaya PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera dalam memanfaatkan lahan eks tambang batu bara, dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang ada di Kaltim.

Hal tersebut, Hadi sampaikan saat kunjungan kerja ke PT EMAS di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa, 10 Mei 2022.

Hadi yang saat kunjungan didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kaltim Munawwar dan Kadis Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana menuturkan, peternakan perkebunan seluas 52 hektar di Desa Embalut ini bisa menjadi percontohan bagi seluruh pengusaha tambang PKP2B maupun IUP.

“Mereka bisa mencontoh PT EMAS dalam pengembangan peternakan, keramba ikan dan perkebunan di lahan eks tambang, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kaltim," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, rombongan Hadi yang disambut langsung oleh Komisaris PT EMAS Ismet Barakbah diketahui memantau langsung pengembangan peternakan di areal pascatambang di Kaltim.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu berharap, pengembangan peternakan yang dilaksanakan PT EMAS ini bisa terus dilanjutkan, walaupun saat ini masih menghadapi masalah listrik.

"Kita minta Dinas ESDM bisa berkoordinasi dengan PLN untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan listriknya," ucapnya.

Ke depan, Hadi berharap agar seluruh lahan eks tambang yang dimiliki oleh PT EMAS dapat dimanfaatkan juga sebagai area peternakan, tambak ikan, keramba ikan dan perkebunan yang bisa mempekerjakan masyarakat sekitarnya.

“52 hektar itu tidak cukup untuk proyek yang ditargetkan akan ada lagi usaha di sekitar. Saya kira yang paling penting lagi kita bekerjasama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi termasuk para pengusaha yang bekerja di Kaltim,"pungkas Hadi. (Jr/Adv/diskominfokaltim)