Advetorial

Andi Harun Buka Peluang Investasi Swasta, Pemkot Samarinda Percepat Pembangunan Infrastruktur

Redaktur: Redaksi
1 hari yang lalu | 0 views

Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membuka peluang investasi bagi pihak swasta guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

Hal ini ditegaskan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat menerima audiensi manajemen PT Bumi Samarinda Damai di Kantor Wali Kota Samarinda, Rabu 8 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana investasi serta sinkronisasi pembangunan infrastruktur swasta dengan kebijakan pemerintah daerah.

Audiensi turut dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Kehadiran OPD teknis dimaksudkan untuk memastikan setiap rencana investasi sesuai dengan tata ruang dan regulasi yang berlaku.

Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda mendukung penuh investasi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota, dengan tetap mengedepankan efisiensi birokrasi.

“Semua investasi kami dukung. Pembahasan harus terpadu, tidak berputar dari satu meja ke meja lain,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap rencana pembangunan, seperti sistem drainase dan ruang terbuka hijau.

"Koordinasi teknis pun diminta dilakukan langsung dengan OPD terkait agar proses berjalan efektif," lanjutnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas pemanfaatan aset daerah di kawasan strategis, termasuk sekitar Stadion Palaran. Pemkot merencanakan pembangunan jalan tembus untuk meningkatkan aksesibilitas menuju jalan tol dan kawasan sekitarnya.

"Pihak perusahaan menyambut positif rencana tersebut dan menilai akses infrastruktur menjadi faktor penting dalam pengembangan kawasan," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan, termasuk proyek jalan tembus dan waduk.

Langkah ini diambil untuk meminimalisasi potensi penolakan sekaligus memastikan pembangunan tetap berpihak pada masyarakat serta kearifan lokal.