Selasa, 20 Januari 2026 05:36 WIB
Redaktur: Redaksi
Ilustrasi. (Sumber: Internet)
Samarinda, Afiliasi.net – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyatakan dukungan pribadi terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, sebagaimana digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu berseberangan dengan PDI Perjuangan yang menilai usulan tersebut sebagai kemunduran demokrasi.
“Secara pribadi saya mendukung, karena DPRD dapat lebih terukur dalam menentukan figur pemimpin,” kata Hasanuddin Mas’ud melalui Presisi.co pada Senin, 19 Januari 2026
Politikus Golkar yang akrab disapa Hamas itu menegaskan, wacana Pilkada tidak langsung tidak serta-merta menghilangkan kedaulatan rakyat. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga representatif yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat.
“DPRD adalah wakil rakyat. Mereka sudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat di tiap wilayah,” ujarnya.
Dukungan Hamas sejalan dengan sikap Partai Golkar di tingkat nasional. Golkar tercatat sebagai salah satu dari empat partai politik yang secara terbuka mendukung Pilkada melalui DPRD. Wacana tersebut kembali ditegaskan Ketua DPP Golkar Bahlil Lahadalia pada peringatan HUT ke-61 Golkar, Desember 2025, di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Di Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud yang juga kader Golkar disebut mengikuti garis kebijakan partai pusat. Dengan demikian, unsur eksekutif dan legislatif Golkar di Kaltim berada pada sikap yang sama terkait wacana tersebut.
Selain Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap Pilkada tidak langsung. Bahkan, mekanisme tersebut didorong untuk mulai diberlakukan pada 2026.
Sebaliknya, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka dan konsisten menyatakan penolakan. Partai Demokrat yang sebelumnya menolak, disebut-sebut mulai melunak.
Penolakan tegas disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menegaskan Pilkada langsung merupakan pilar demokrasi yang tidak boleh ditarik mundur.
“Kami PDI Perjuangan menolak usulan tersebut. Pemilihan pimpinan eksekutif harus tetap dipilih langsung oleh masyarakat,” kata Ananda.
Menurutnya, pengalihan mekanisme pemilihan ke DPRD berpotensi memangkas partisipasi publik dan menggerus hak politik warga negara.
“Kalau dipilih lewat DPRD, partisipasi rakyat jelas berkurang. Masyarakat seharusnya yang menentukan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujarnya.
Ananda menegaskan sikap DPD PDI Perjuangan Kaltim bersifat final dan tidak berubah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim dari PAN, Darlis Pattalongi, menilai perdebatan Pilkada langsung dan tidak langsung harus ditempatkan dalam kerangka regulasi.
“Secara aturan, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dibenarkan undang-undang,” kata Darlis.
Ia juga mempertanyakan asumsi bahwa Pilkada langsung selalu menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas.
“Pengalaman selama ini menunjukkan Pilkada langsung juga belum tentu melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Darlis menegaskan PAN di daerah akan mengikuti keputusan pimpinan pusat partai.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Seno Aji. Ia menegaskan struktur partai di daerah mengikuti keputusan DPP.
“Kita ikut pemerintah pusat. Kalau keputusan pemerintah pusat seperti apa, semua daerah akan mengikuti,” kata Seno.
Menurut Seno, salah satu pertimbangan utama mendukung Pilkada melalui DPRD adalah efisiensi anggaran.
“Dari sisi keuangan, untuk menekan anggaran, saya pikir itu sangat relevan,” ujarnya.
Ia menyebut tingginya biaya politik Pilkada langsung menjadi beban serius bagi keuangan negara dan daerah, sehingga perlu dicarikan alternatif.
Keputusan akhir terkait mekanisme Pilkada, kata Seno, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan akan berlaku secara nasional. (*)
Editor: Redaksi
TOPIK BERITA TERKAIT:
#pilkada-oleh-dprd #elite-politik #wacana-pilkada
