Jumat, 22 November 2024 07:43 WIB

Advetorial

KPK Gelar Sosialiasi MCP di Kutim untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Redaktur: Redaksi
| 197 views

KPK Gelar Sosialiasi MCP di Kutim untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih. (ist)

Sangatta, Afiliasi.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pencegahan korupsi melalui penguatan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Agenda ini digelar di Ruang Akasia Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi, Selasa (14/11/2023).

Rusdian, koordinator pencegahan korupsi wilayah IV Kaltim mengatakan, MCP merupakan aplikasi yang dirancang untuk memantau pencapaian kinerja program pencegahan korupsi dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, sistem MCP mencakup 8 area fokus pencegahan, antara lain perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan aktif, keuangan desa, optimalisasi pendapatan, manajemen aset daerah, dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita minta pemda dalam fokus area perencanaan penganggaran APBD untuk membangun e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi supaya jangan ada bancakan anggaran” ujar Rusdian.

Lanjut dia, program pemberantasan korupsi di daerah sudah terbangun, hanya saja diperlukan pengawasan dalam proses pengembanganyan.

“Itukan perlu adanya monitoring jadi itulah kami menggunakan MCP ini, sempat juga pak bupati menyinggung terkait capaian MCP yang di dalamnya ada angka-angka yang lahir dari proses upload data dan verifikasi,” jelasnya.

Data yang akan diunggah oleh pemerintah daerah, sambung Rusdian, merupakan bukti-bukti dari apa yang menjadi rekomendasi dari KPK.

“Contohnya seperti data di bagian manajemen ASN, sampai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan merried sistem, di pengadaan barang jasa juga begitu. Ada banyak indikator yang harus dilaksanakan Pemda untuk upload data nya,” ungkap Rusdian.

Kepada Inspektorat Daerah, Rusdian meminta untuk melakukan pendalaman terkait adanya kejanggalan-kejanggalan pada penyaluran anggaran.

“Coba inspektorat sisir lagi deh anggaran anggaran mana yang gak masuk dalam sistem, dan yang paling penting adalah proses perencanaan penganggaran itu terdokumentasi dengan baik dalam sebuah aplikasi,” sebutnya.

Selain itu, Rusdian juga meminta peran masyarakat untuk ikut memantau sejauh mana perkembangan sistem pencegahan yang dibangun pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui situs @jaga.go.id.

“Masyarakat bisa pantau juga di @jaga.go.id tanpa perlu login," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman turut mendukung adanya sistem MCP yang diinisiasi oleh KPK.

"Pada hari ini, saya akan menjadi pendengar yang baik yah karena saya adalah eksekutor di lapangan dimana saya ingin mendapatkan info yang berimbang juga," ucap Ardiansyah. (Adv)

Editor: Rafika


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemkab-kutim #kpk-ri #pemberantasan-korupsi #anti-korupsi #mcp #bupati-kutim #ardiansyah-sulaiman 

Berita Terkait

IKLAN