Minggu, 24 November 2024 05:15 WIB
Redaktur: M. Yusuf
Diskusi Badko HMI Kaltim-Tara yang bertajuk IKN di Kaltim, Kita Bisa Apa?, Rabu (16/6/2021) malam.
Samarinda, Afiliasi.net – Payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia terus digodok oleh Pemerintah dan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
Ketua Bidang Sosial, Politik dan Budaya Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Tara, Niko Handika mengatakan, pihaknya mendorong sekaligus meminta kepastian Pemerintah agar payung hukum IKN yang sedang digodok harus lebih pro rakyat.
Menurut Niko, apabila payung hukum IKN tersebut tidak mengakomodir kepentingan rakyat. Maka tak menutup kemungkinan bakal dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat lokal Kaltim.
“Demi kedaulatan bersama, maka dibutuhkan regulasi yang pro rakyat atau dapat mengakomodir kepentingan rakyat. Legal standing hukum untuk pembangunan IKN harus memperhatikan keadaulatan tanah. Jangan sampai IKN menjadi jalan bagi konglomerat untuk menguasai tanah di Penajam Paser Utara. Jika itu terjadi, IKN akan melahirkan kesenjangan sosial makin menajam,” ujar Niko Handika saat ditemui usai kegiatan diskusi Badko HMI Kaltim-Tara yang bertajuk IKN di Kaltim, Kita Bisa Apa?, Rabu (16/6/2021) malam.
Lebih lanjut, ia mengatakan payung hukum yang pro rakyat itu adalah sebagai upaya agar masyarakat tidak tersingkirkan dari tanah meraka saat adanya IKN. Jika tidak diakomodir, pihaknya akan mendorong Pemerintah Daerah membangun proyeksi bersama demi kepentingan masyarakat Kaltim.
”Jika RUU yang masuk Prolegnas tidak mengakomodir rakyat secara luas yang mencakup sektor ekologis, kedaulatan tanah rakyat, dan kesejahteraan sosial maka kita mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun proyeksi terhadap masyarakat Kaltim agar tidak mudah menjual tanahnya di lokasi yang akan menjadi IKN,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua KNPI kaltim, Arif Rahman Hakim yang juga sebagai narasumber dalam diskusi Badko HMI Kaltim-Tara juga turut bakal mendorong regulasi payung hukum IKN bersama semua elemen yang ada di Kaltim.
“Payung hukum kita mesti menjadi tema gerakan utama dan sama-sama kita suarakan,” tegasnya.
Penulis: Cika
TOPIK BERITA TERKAIT:
#payung-hukum-ikn #hmi-kaltim-tara #diskusi-publik-ikn
