Selasa, 17 Februari 2026 05:00 WIB

Daerah

Dinilai Langgar Inpres Efisiensi, Pengadaan Mobil Mewah Pejabat Kaltim Tuai Kritik Pedas Akademisi

Redaktur: Redaksi
| 20 views

Potret pejabat Pemprov Kaltim saat Melakukan Upacara di halaman Kantor Gubernur. (Istimewa)

Samarinda, Afiliasi.net - Kebijakan pengadaan kendaraan dinas dengan harga fantastis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai gelombang kritik. Langkah ini dinilai ironis karena dilakukan tepat saat Presiden Prabowo Subianto gencar mengampanyekan politik efisiensi anggaran melalui regulasi terbaru.

Akademisi Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah—yang akrab disapa Castro—menegaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Ini kan bertentangan dengan Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, baik APBN maupun APBD. Jadi itu keputusan yang kontradiktif,” tegas Castro saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Castro menilai situasi ini sangat janggal. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan politik efisiensi. Namun, kehadiran kendaraan mewah di garasi instansi pemerintahan justru mencerminkan preferensi pribadi pejabat yang mengabaikan kepentingan publik.

Menurutnya, jika kepala daerah benar-benar memahami amanat Presiden, maka pengadaan barang yang tidak mendesak dan berbiaya tinggi seharusnya bisa dihindari. Secara regulasi, penggunaan kendaraan dinas wajib mengedepankan asas fungsionalitas dan kepatuhan terhadap standar Barang Milik Negara (BMN), bukan kemewahan.

“Gubernur harus patuh dan taat terhadap perintah dalam bentuk instruksi presiden. Itu yang menjadi problem saat ini,” tambahnya.

Kritik ini semakin kuat mengingat Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan para menteri dan pejabat eselon I untuk beralih ke kendaraan buatan dalam negeri guna menekan impor dan mendukung industri nasional.

Langkah Pemprov Kaltim yang tetap melaju dengan pengadaan mobil mewah impor di tengah tren rasionalisasi belanja nasional ini dinilai berpotensi mencederai komitmen pemerintah dalam mengelola APBD yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #herdiansyah-hamzah #castro-unmul 

Berita Terkait

IKLAN



Berita Lainnya

Terpopuler