Senin, 30 Juni 2025 12:20 WIB
Redaktur: 
Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf.
TENGGARONG, Afiliasi.net – Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menerapkan kebijakan pengelolaan dana RT sebesar Rp50 juta secara terpusat melalui pemerintah desa guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan RT.
Yusuf menyebut bahwa dana tersebut tidak langsung diberikan kepada Ketua RT, melainkan dikelola melalui mekanisme pengajuan dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah desa.
“Dana itu tidak langsung diberikan gelondongan ke RT. Semuanya masuk ke kas desa dan dikelola berdasarkan RAB,” katanya.
Sebelum pelaksanaan, setiap RT wajib melakukan musyawarah internal untuk menentukan kegiatan prioritas. Hasilnya kemudian dibawa ke forum musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan. Baru setelah itu anggaran direalisasikan sesuai petunjuk teknis.
Dana ini mencakup kegiatan seperti gotong royong, pembangunan pos kamling, pengadaan fasilitas kebersihan, serta insentif dan operasional RT. Dana konsumsi gotong royong, misalnya, dialokasikan sebesar Rp200 ribu per bulan.
Setiap kegiatan yang dibiayai harus menyertakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diverifikasi tim desa sebelum dilakukan pembayaran.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan. Karena itu, saya sejak awal menjabat sudah menetapkan mekanisme ini. Alhamdulillah, sampai sekarang berjalan baik,” tegasnya.
Yusuf mengakui bahwa pendekatan ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, ia yakin bahwa kedisiplinan administrasi adalah fondasi kepercayaan publik.
Ia juga mendorong RT untuk aktif melibatkan warga dalam pelaksanaan program agar semangat gotong royong dan pengawasan partisipatif tetap terjaga.
Dengan kebijakan ini, Desa Rapak Lambur ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat langsung bagi warga dan lingkungan. (*)
Editor: Redaksi
TOPIK BERITA TERKAIT:
#pemkab-kukar #desa-rapak-lambur #tenggarong #pengelolaan-dana-rt #dana-rt
