Nusantara

Korupsi Pertamina: Kejagung Ungkap Modus Oplosan Pertalite Jadi Pertamax, Kerugian Capai Rp193,7 Triliun

Redaktur: Redaksi
Rabu, 26 Februari 2025 | 280 views

Dirut PT Pertamina Patra Niaga RS saat di tahan di Kejagung (net)

Afiliasi.net - Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang melibatkan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax. Praktik ilegal ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Dilansir dari bbcnewindonesia, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam skandal ini. Menurut Kejaksaan Agung, BBM dengan spesifikasi Research Octane Number (RON) 90 atau Pertalite dibeli, kemudian dioplos untuk meningkatkan kadar oktannya menjadi RON 92, setara dengan Pertamax. Setelah proses pengoplosan, BBM tersebut dijual dengan harga Pertamax, meskipun kualitasnya tidak sesuai dengan standar.

Selain pengoplosan BBM, penyidik juga menemukan adanya penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Praktik ini dilakukan oleh Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dengan menaikkan biaya kontrak pengiriman hingga 15%. Akibatnya, negara harus menanggung biaya tambahan yang besar, yang diduga menguntungkan sejumlah pihak secara ilegal.

Akibat praktik korupsi ini, negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Kejaksaan Agung mencatat kerugian berasal dari berbagai sumber, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak melalui broker, serta kompensasi dan subsidi yang tidak semestinya diberikan.

Sejauh ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk petinggi PT Pertamina dan beberapa pihak swasta. Mereka akan menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

PT Pertamina sendiri menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Kasus ini menjadi perhatian nasional dan menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya energi. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah praktik serupa terjadi di masa depan.(*)