Pemkab Kukar Galakkan Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Masyarakat

Tenggarong, Afiliasi.net - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono terus mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarajat.

Sunggono mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan senantiasa membantu Bank Indonesia (BI) dalam melakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem pembayaran secara digital tersebut di Kukar.

"Kami terus mendorong masyarakat untuk menggunakan QRIS karena sistem ini dibuat demi mempermudah pembayaran, termasuk untuk keamanan transaksi keuangan," ujarnya.

Selain itu, dalam hal pembayaran pajak daerah Kukar juga mulai menggunakan transaksi digital. Dengan meluncurkan program Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak (Si Pajol Betijak).

Yakni inovasi digitalisasi pajak daerah, untuk memudahkan para wajib pajak membayar tagihan pajaknya melalui QRIS. Sehingga wajar pihaknya turut mendorong masyarakat menggunakan QRIS. Apalagi melalui Si Pajol Betijak dan QRIS ini, Pemkab Kukar kemudian berhasil menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 Oktober lalu.

Yaitu penghargaan bidang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) atas keberhasilan perluasan sistem pembayaran melalui digital. Penghargaan diberikan karena inovasi Si Pajol Betijak berjalan dengan baik sepanjang 2022. Inovasi ini sebenarnya sudah berjalan sekitar tiga tahun, tetapi sistem ini diupayakan terus disempurnakan tiap tahun dan pada 2022 berjalan dengan baik.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Agar masyarakat yang telah memiliki QRIS juga bisa membayar dengan uang digital.

Ia juga mengatakan bahwa kontribusi BI Provinsi Kaltim terhadap perkembangan ekonomi di Kukar selama ini cukup baik. Terutama melalui pendampingan dan bantuan kepada petani, nelayan, UMKM, hingga tempat wisata, sehingga ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan ditingkatkan.

"Di Kukar terdata ada sekitar 60 ribu UMKM. Dari jumlah ini memang masih ada yang belum menggunakan QRIS karena tidak semua UMKM berada di daerah perkotaan. Meski demikian, kami sarankan UMKM yang di pedesaan sebaliknya mengunduh QRIS, untuk persiapan ketika ada pembeli yang ingin membayar pakai QRIS," pungkasnya. (Adv)

Penulis: Redaksi

TOPIK BERITA TERKAIT: #pemkab-kukar #digitalisasi-kukar #umkm-go-digital