IKN Resmi Dipimpin Orang Pusat, DPD PKS Kukar Tak Menyoal Figur Pimpinan Otorita IKN

Samarinda, Afiliasi.net - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. 

Menanggapi hal tersebut, Firnadi Ihsan, Ketua DPD PKS Kabupaten Kukar mengatakan bahwa terpilihnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah bukti keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur IKN di Kaltim. 

Sejak isu pemindahan IKN bergulir pada tahun 2019 lalu PKS Kukar selalu mencermati perkembangan pro dan kontra rencana besar pemerintah Indonesia. 

Sampai pada ditetapkannya IKN pada tahun 2022, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kukar resmi menjadi wilayah IKN dengan nama Nusantara sesuai ketentuan UU No.3 Tahun 2022. 

PKS menilai mayoritas masyarakat Kaltim mendukung pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. 

"Dengan sudah disetujui oleh DPR RI, maka kami setuju dan menerima dengan ikhlas penetapan IKN di  PPU dan Kukar tersebut," ucap Ihsan sapaannya pada keterangan tertulis yang tim redaksi himpun pada Minggu, 13 Maret 2022. 

Mengenai figur pemimpin IKN nanti, DPD PKS Kukar tidak mempermasalahkan apakah Kepala Badan Otorita dan wakilnya bukan berasal dari putra daerah. 

"Intinya kami menerima keputusan Presiden Jokowi sebagai langkah terobosan terbaik, setidaknya Badan Otorita IKN sudah ada yang memimpin, sehingga kami tidak lagi menunggu terlalu lama," ujarnya. 

Menurut Ihsan, putra putri terbaik Kaltim masih dapat mengisi jabatan penting sekelas Deputi Otorita IKN. 

"Tidak ada salahnya, kalau untuk jabatan salah satu Deputi Otorita IKN di tempatkan para ahli yang berasal dari Kaltim, karena kita pun yakin masih banyak putra putri Kaltim yang mumpuni untuk berperan serta dalam pembangunan IKN," tuturnya. 

Seiring dengan akan dilakukannya pembangunan IKN, PKS Kukar meminta Pemkab Kukar sebagai penyangga pengembangan kawasan ibu kota negara Nusantara hendaknya harus antisipatif dan lebih jeli dalam menetapkan skala prioritas pembangunannya, tentu yang seiring dengan pembangunan IKN. Misal, prioritas pembangunan di bidang transportasi, pertanian atau pangan, destinasi pariwisata, perikanan, perhotelan, kawasan pengembangan dan hunian baru. 

"Mengingat akan ada pertumbuhan jumlah penduduk  yang meningkat datang di Kukar, seiring pembangunan IKN nanti," imbuhnya. 

Atas dukungan penuh dari DPD Kukar, maka Ihsan berharap pimpinan Badan Otorita IKN juga memperhatikan dan mendukung kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kukar. 

"Jangan sampai masyarakat Kukar dan Kaltim nantinya hanya jadi penonton, ditengah-tengah pembangunan IKN. Dukungan masyarakat Kukar dan Kaltim juga sangat luar biasa untuk terwujudnya IKN bernama Nusantara, oleh sebab itu, peran Badan Otorita IKN sangat penting dalam rangka mendukung kemajuan Kabupaten Kukar," pungkasnya. (*) 

Penulis : Achmad

TOPIK BERITA TERKAIT: #ikn-nusantara #dpd-pks-kukar #firnadi-ihsan