Redaktur: Redaksi
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Istimewa)
Tenggarong, Afiliasi.net — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, melayangkan kritik tajam terkait kecilnya alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Ia menilai, nominal Bankeu yang hanya berada di kisaran Rp50 miliar sangat tidak realistis jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kukar yang membentang hingga 20 kecamatan.
"Harusnya kita bisa menerima lebih banyak bantuan dari Pemprov Kaltim," ujar Yani, Selasa (10/2/2026).
Politisi ini menekankan adanya ketimpangan logika politik. Menurutnya, sebagai daerah yang menyumbang hingga 11 kursi perwakilan di DPRD Provinsi Kaltim, Kukar seharusnya mendapatkan atensi anggaran yang lebih signifikan untuk pembangunan daerah.
"Sebanyak 11 perwakilan yang duduk di kursi parlemen provinsi dari Kukar, tentu ini harus diperjuangkan," timpalnya.
Meski menyadari adanya tren penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi, Yani menegaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat di daerah melalui Bankeu tetap menjadi kewajiban utama para pemangku kebijakan, terutama legislator tingkat provinsi.
"Tentu saja menjadi tanggungjawab para legislator di Provinsi Kaltim, mereka membawa aspirasi masyarakat. Tentu harus kita perjuangkan sama-sama," tuturnya.
Ke depan, Ahmad Yani berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan para wakil rakyat asal Kukar di provinsi dapat diperkuat guna mendongkrak kuota Bankeu. Sebagai langkah nyata, lembaga legislatif Kukar tengah menjadwalkan pertemuan langsung dengan pimpinan provinsi.
"DPRD Kukar pun berencana melakukan kunjungan ke Gubernur Kalimantan Timur untuk memperjuangkan hak rakyat," pungkasnya. (*)
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-kukar #ahmad-yani #bantuan-keuangan-daerah #kutai-kartanegara #pembangunan-daerah