Advetorial

Fraksi PPP DPRD Kutim Setujui Raperda APBD 2025 Disahkan

Redaktur: Redaksi
Rabu, 27 November 2024 | 219 views

Anggota DPRD Kutim, Joni, juru bicara Fraksi PPP Kutim

Kutim, Afiliasi.net - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Berdasarkan hasil pencermatan dan komprehensif.

Hal tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Kutim, Joni, sebagai perwakilan juru bicara dari Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kutim, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Selasa (26/11/2024).

Pada kesempatan itu, Joni mengatakan Fraksi PPP sebagai bentuk sikap dan pendapat akhir, menyatakan menerima dan menyetujui tentang perubahan APBD TA 2025.

"Sebagai bentuk sikap dan pendapat akhir., maka Fraksi PPP menerima dan menyetujui Raperda tentang perubahan APBD TA 2025," ungkap Joni,

Lebih lanjut, Joni memaparkan penempatan jumlah pendapatan daerah pada tahun 2025 yang diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 11, 151 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp. 358, 388 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp. 10, 245 triliun.

"Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 547, 795 miliar, pendapatan daerah pada tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp. 11, 151 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, Joni juga menjelaskan bahwa belanja daerah sebesar Rp. 11,136 triliun yang terdiri dari beberapa komponen, yakni belanja operasi sebesar Rp. 5,603 triliun, belanja modal sebesar Rp. 4,321 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 miliar dan belanja transfer dari belanja bantuan yang diproyeksikan sebesar Rp. 1, 191 triliun.

"Belanja daerah sebesar Rp. 11,136 triliun, pembiayaan daerah untuk penyertaan modal sebesar Rp. 15 miliar," paparnya.

Selain itu, fraksi PPP menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan raperda ini.

"Demikianlah pandangan akhir fraksi PPP, atas perhatiannya kami ucap banyak terima kasih. Mari kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(Adv).