DPRD Kutim Minta Bidang Kesra Pemkab Kutim Perhatikan Penyaluran Dan Pendataan Upah Pemuka Agama  

Sangatta, Afiliasi.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sayid Anjas meminta Pemkab khususnya bagian Bidang Kesra perhatikan penyaluran dan pendataan upah pemuka agama. 

"Karena Kemenag Kutim tidak diikutkan dalam pendataan dan penyaluran honor, jadi bukan tugas mereka (Kemenag) yang melengkapi datanya, tapi Bidang Kesra," tuturnya.

Sebab, Kemenag Kutim merasa bahwa rekomendasi BPK bukan kewenangan dan ranah mereka untuk menyelesaikannya, sebab honor yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu dikelola dan diberikan langsung oleh pemerintah daerah.

Karena Kemenag Kutim tidak diikutkan dalam pendataan dan penyaluran honor, jadi bukan tugas mereka (Kemenag) yang melengkapi datanya, tapi Bidang Kesra," tuturnya.

Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, Sayid Anjas telah meminta Bagian Kesra Pemkab Kutim untuk membangun sinergi dengan Kemenag Kutim untuk mencocokkan data para pemuka agama di Kutim.

"Jangan Bagian Kesra yang melakukan pendataan sendiri, sementara Kemenag yang menaungi lima agama ini. Jadi data mereka pasti lebih akurat," jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan jika pendataan lebih akurat akan memudahkan untuk memberikan perhatian kepada para pemuka agama, pengurus masjid maupun pengurus agama lainnya. Untuk itu, DPRD minta pemerintah perhatikan kesejahteraan pemuka agama. Sehingga pemuka agama bisa mendapatkan honor setiap tahun. Dengan begitu kesejahteraan pemuka agama dapat meningkat.

"Kalau datanya akurat kita siap membantu penganggarannya, supaya semuanya dapat honor setiap tahun," pungkasnya.

Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, Sayid Anjas telah meminta Bagian Kesra Pemkab Kutim untuk membangun sinergi dengan Kemenag Kutim untuk mencocokkan data para pemuka agama di Kutim.

Jangan Bagian Kesra yang melakukan pendataan sendiri, sementara Kemenag yang menaungi lima agama ini. Jadi data mereka pasti lebih akurat," jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan jika pendataan lebih akurat akan memudahkan untuk memberikan perhatian kepada para pemuka agama, pengurus masjid maupun pengurus agama lainnya.

"Kalau datanya akurat kita siap membantu penganggarannya, supaya semuanya dapat honor setiap tahun," pungkasnya.

Menurutnya, honor tersebut merupakan dana bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diatur oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemkab Kutim. 

TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kutim