Fraksi Demokrat Nilai Lambatnya Pelaksanaan Pembangunan di Kutim Akibat Lambatnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kutim Afiliasi.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda “Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun 2022”, di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni dan turut dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang ini, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh anggota DPRD Kutim Muhammad Amin turut menyampaikan pandangan umumnya

Dibacakan oleh Muhammad Amin, Fraksi Partai Demokrat mencatat adanya penerimaan pembiayaan yang besar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2022, sebesar Rp540,86 Miliar atau 100,22 persen dari anggaran penerimaan pembiayaan Rp 539,66 miliar.

Pada kesempatan ini, Muhammad Amin menyoroti lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan.

"Hal ini menandakan lemahnya perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lingkungan pemerintah daerah. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan," ucap M. Amin.

Terakhir, M. Amin atas nama Fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan Pemerintah Daerah agar menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Dengan begitu, perencanaan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan dapat terlaksana dengan baik.

"Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk diakses oleh masyarakat," pungkasnya.

TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kutim