PDD Ketiga, Bang Ayub Tekankan Literasi Politik dalam Mengahadapi Tantangan Demokrasi

KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Golkar, M Husni Fahruddin atau Bang Ayub, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ketiga di Desa Loa Sakoh, Kecamatan Kembang Janggut, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan bertema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” ini menghadirkan narasumber Fajar Darmawan dan Dede Hermawan, serta dipandu moderator M Rizal Noviannur. Forum tersebut menjadi ruang diskusi antara legislatif dan masyarakat terkait pentingnya kesadaran politik di tengah dinamika informasi saat ini.

Dalam sambutannya, Bang Ayub menegaskan bahwa kegiatan PDD tidak hanya sebatas agenda rutin, tetapi juga menjadi sarana untuk menyerap sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi bagaimana kami bisa bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar, sekaligus memberikan pemahaman terkait pentingnya literasi politik,” ujarnya.

Ia menyoroti derasnya arus informasi di era digital yang kerap tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah kebenaran informasi.

“Sekarang ini hoaks sangat mudah menyebar. Kalau masyarakat tidak punya literasi politik yang baik, maka akan mudah terpengaruh dan itu berbahaya bagi kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Bang Ayub juga menilai, posisi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kesiapan masyarakat dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.

“Kesadaran politik harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat justru apatis atau tidak memahami peran dan fungsi lembaga seperti DPRD,” tambahnya.

Sementara itu, narasumber Fajar Darmawan menjelaskan bahwa literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

“Literasi politik mencakup bagaimana masyarakat memahami sistem politik, hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi secara bijak dalam setiap proses demokrasi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, meskipun terdapat perkembangan positif di beberapa wilayah, tantangan literasi politik di Kalimantan Timur masih cukup besar.

“Masih ada persoalan seperti rendahnya pemahaman politik dasar, tingginya pengaruh hoaks, dan apatisme, terutama di kalangan pemilih muda,” katanya.

Di sisi lain, Dede Hermawan melihat adanya peluang besar dari pembangunan IKN yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

“Dengan adanya IKN, diskursus publik semakin berkembang. Ini momentum untuk mendorong masyarakat lebih aktif dan kritis dalam melihat isu-isu politik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat literasi politik di masyarakat.

“Tidak bisa hanya satu pihak. Pemerintah, partai politik, akademisi, dan masyarakat harus bersama-sama mendorong pendidikan politik yang berkelanjutan,” tutupnya.

Bang Ayub berharap, kegiatan PDD ini mampu menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga demokrasi di daerah dapat berjalan lebih sehat dan berkualitas. (*)

Penulis: Redaksi
 
 

TOPIK BERITA TERKAIT: #penguatan-demokrasi-daerah #m-husni-fahruddin #dprd-kaltim #partai-golkar