Dinilai Kurang Etis, Dominasi Kerabat Gubernur di Organisasi Strategis Kaltim Jadi Sorotan Pengamat

Samarinda, Afiliasi.net - Fenomena menjamurnya kerabat dekat Gubernur Kalimantan Timur di berbagai posisi puncak organisasi daerah memicu diskusi hangat mengenai etika politik di Bumi Etam. Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menyebut tren ini sebagai fakta kedekatan kekuasaan yang perlu dicermati secara kritis oleh publik.

Sorotan tertuju pada penguasaan kursi pimpinan di lembaga-lembaga berpengaruh seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), hingga isu suksesi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim yang mulai dikaitkan dengan lingkaran keluarga gubernur.

“Kalau ada intervensi atau pengondisian, tentu itu menjadi tidak objektif dan tidak sehat dalam proses demokrasi organisasi,” tegas Syaiful Bachtiar, Selasa (17/2/2026).

Syaiful menekankan bahwa objektivitas pemilihan menjadi ujian pertama. Ia mempertanyakan apakah terpilihnya istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, sebagai Ketua KORMI Kaltim murni merupakan aspirasi anggota atau hasil dari tekanan struktural. Menurutnya, konsentrasi jabatan di tangan keluarga kepala daerah berpotensi menciptakan praktik patronase politik yang tidak sehat.

Secara etis, Syaiful menilai kondisi ini kurang elok bagi budaya demokrasi daerah. Idealnya, kerabat kepala daerah menahan diri dari posisi strategis untuk menghindari persepsi publik terkait upaya penguasaan organisasi demi kepentingan kekuasaan semata.

“Idealnya, kerabat kepala daerah tidak menduduki posisi strategis terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan spekulasi adanya 'aji mumpung' atau upaya penguasaan organisasi,” imbuhnya.

Namun, Syaiful juga memberikan catatan bahwa polemik etika ini bisa diredam apabila para pemimpin terpilih mampu membuktikan kinerja yang luar biasa. Jika organisasi-organisasi tersebut gagal memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan olahraga masyarakat, maka jabatan tersebut hanya akan dianggap sebagai simbol prestise yang merugikan publik.

Terakhir, ia mengingatkan agar para pejabat yang juga merangkap sebagai wakil rakyat tidak melupakan tugas utamanya di parlemen. Ia mendesak agar fokus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam bagi Kaltim tetap menjadi prioritas, alih-alih sibuk memperluas pengaruh di berbagai organisasi daerah. (*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #syaiful-bachtiar #syarifah-suraidah #rudy-masud