Ekonomi dan Bisnis

Kemenperin Tolak Rencana Investasi Apple USD100 Juta, Pertimbangkan Keadilan bagi Ekonomi Indonesia

Redaktur:
5 jam yang lalu | 0 views

Apple (net)

Afiliasi.net - Pemerintah Indonesia menolak rencana investasi Apple senilai USD100 juta (sekitar Rp1,58 triliun) yang akan dialokasikan selama dua tahun ke depan. Penolakan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, yang mempertanyakan apakah nilai investasi tersebut sudah sesuai dengan keadilan bagi Indonesia. Menurutnya, angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan investasi yang diterima Apple di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.

Apple berencana menggunakan investasi tersebut untuk membangun pusat pengembangan produk dan Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta pabrik komponen mesh AirPods Max. Meskipun program tersebut dianggap menjanjikan, Kemenperin menilai bahwa nominal investasi ini perlu dievaluasi dengan hati-hati. “Kami berpendapat bahwa tidak fair jika investasi ini hanya sebesar USD100 juta, mengingat negara-negara seperti India dan Vietnam mendapatkan lebih,” ujar Febri.

Kemenperin juga menyoroti komitmen investasi Apple sebelumnya, yaitu senilai Rp271 miliar untuk periode 2020-2023, yang hingga kini belum direalisasikan. Karena hal ini, pemerintah menunda pemberian sertifikasi TKDN dan izin impor untuk produk iPhone 16 series. Febri berharap Apple akan segera menuntaskan komitmen tersebut.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan pentingnya mengintegrasikan industri lokal Indonesia ke dalam rantai nilai global (Global Value Chain/GVC) Apple. Ia berharap langkah ini dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di dalam negeri. “Investasi ini harus tidak hanya besar secara nominal, tapi juga adil dan berdampak positif bagi Indonesia,” tegas Febri.

Sebagai respons, Kemenperin merencanakan revisi terhadap regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk elektronik. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi investasi dan mendukung pengembangan industri HKT (handphone, komputer, tablet) di Indonesia, sejalan dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. (*)

sumber : kemenperin.go.id