Tidak Bayar Pajak? Urus Paspor dan SIM Jadi Sulit

Afiliasi.net - Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat melalui integrasi digital. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan akses layanan publik, seperti pengurusan paspor dan SIM, bagi individu yang tidak membayar pajak.

Dilansir dari laman kumparan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan sistem Government Technology (GovTech). Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau kepatuhan wajib pajak secara real-time, baik individu maupun badan usaha.

Individu yang tidak memenuhi kewajiban pajak akan menghadapi hambatan dalam mengakses layanan penting. Salah satu contoh yang disebutkan Luhut adalah pengurusan paspor.

“Kalau kamu belum bayar pajak, kamu nggak bisa ngurus paspormu. Bahkan lebih jauh lagi, memperbarui SIM pun nggak akan bisa kalau kewajiban pajak belum dipenuhi,” ujar Luhut dalam sebuah konferensi pers.

Kebijakan ini juga mencakup pengawasan terhadap kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti royalti dari sektor batu bara. Bagi perusahaan, kelalaian membayar pajak dapat menyebabkan pemblokiran otomatis, sehingga mereka tidak bisa melakukan ekspor-impor hingga kewajiban tersebut dilunasi.

Luhut menambahkan bahwa penerapan GovTech bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi negara yang lebih transparan. Sistem ini juga dirancang untuk mendeteksi pelanggaran pajak, termasuk oleh pejabat atau mantan pejabat negara.

“Kalau ada pejabat yang tidak patuh pajak atau menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Tidak peduli seberapa berkuasa dia dulu,” tegas Luhut.

Kebijakan serupa sudah diterapkan dalam sektor batu bara melalui sistem Simbara, yang secara otomatis memblokir aktivitas perusahaan yang belum melunasi royalti. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem digital dalam meningkatkan penerimaan negara dan memastikan keadilan.

Dampak Kebijakan

1. Mendorong Kepatuhan Pajak

Wajib pajak akan lebih disiplin karena pembatasan akses terhadap layanan vital seperti paspor dan SIM akan berdampak langsung pada aktivitas mereka.

2. Mengoptimalkan Penerimaan Negara

Penerimaan pajak yang lebih baik akan mendukung pembangunan nasional.

3. Memastikan Keadilan

Semua pihak, termasuk pejabat, akan diperlakukan sama di bawah sistem yang terintegrasi.

Kebijakan pembatasan akses layanan publik bagi penunggak pajak diharapkan menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sistem GovTech, pemerintah berkomitmen menciptakan pengelolaan negara yang lebih transparan, adil, dan modern.

Jadi, bagi Anda yang ingin memperbarui paspor atau SIM, pastikan kewajiban pajak sudah terpenuhi agar layanan publik dapat diakses tanpa hambatan.(*)

TOPIK BERITA TERKAIT: #luhut #pajak #sulit-urus-sim #passport