Jumat, 22 November 2024 01:30 WIB
Redaktur: 
Afiliasi.net - Persoalan pembebasan lahan di sekitar area Pelabuhan Kenyamukan masih menjadi sumber kontroversi hingga saat ini, karena sebagian lahan yang menjadi jalur akses jalan ditemukan masih dimiliki oleh seorang warga di lokasi tersebut yang diduga belum dibebaskan.
Masalah ini menarik perhatian Masdari Kidang, Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, karena hal ini telah menghambat kemajuan proyek infrastruktur jalan di sekitar Pelabuhan Kenyamukan, yang ditolak oleh masyarakat setempat.
Masdari Kidang mengungkapkan bahwa pada tahun 2021-2022, saat rapat bersama pihak-pihak terkait, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengumumkan bahwa pembayaran lahan tersebut telah diselesaikan. Oleh karena itu, ia merasa bingung terkait permasalahan saat ini.
“Menurut pengetahuan saya, pembayaran telah dilakukan dan kita pernah membahas ini sebelumnya," kata Masdari Kidang saat diwawancara oleh awak media pada Kamis, (10/08/2023).
Namun, meskipun demikian, ia tetap mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah ini guna mempercepat progres pembangunan jalan yang saat ini terhenti.
“Jika ternyata lahan tersebut belum dibayar dan haknya dimiliki oleh masyarakat, maka harus segera diselesaikan," tambahnya.
Politikus dari Partai Berkarya tersebut juga memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar segera mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat berlanjut, terutama jalan yang sedang dalam tahap konstruksi.
“Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Kenyamukan telah dinantikan oleh masyarakat selama beberapa waktu, baik sebagai jalur pengiriman barang maupun transportasi penumpang. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini.
“Apabila pembangunan pelabuhan selesai, masyarakat akan segera merasakan manfaatnya," pungkasnya.
TOPIK BERITA TERKAIT:
#dprd-kutim
