Afiliasi.net - Pelaksana pemilu 2024 tak terasa akan segera dilaksanakan. Akan tetapi pemilu 2024 ini dihantui dengan adanya ancaman kebocoran data pemilihan umum yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menyebutkan rentannya keamanan sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebabkan besarnya ancaman eksploitasi data pemilih pada pemilu 2024.
“Apalagi kemudian melihat sejumlah dugaan insiden terhadap sistem informasi yang dikelola oleh KPU yang beberapa diantaranya bahkan sampai terjadi pengungkapan terhadap data-data pribadi pemilih, serangan terhadap confidentiality maupun serangan terhadap integrity of data,” ungkap Wahyudi dalam media briefing “Mengidentifikasi Ancaman dan Risiko Keamanan Siber dalam Pemilu 2024” di Jakarta, Rabu (20/12/2023), dikutip dari VOAIndonesia.com.
Berkaca dengan kejadian 27 November lalu, 252 juta data dari situs KPU bocor karena diunggah oleh sebuah akun anonim Jimbo di BreachForum. Data yang kemudian dijual dengan harga US$74.000 itu terdiri dari berbagai data, antara lain: NIK, NKK, No Paspor, alamat, jenis kelamin dan lain-lain. Hal tersebut tentu menjadi bukti betapa rentannya kebocoran data pada masa pemilu 2024 ini.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengatakan keamanan data masyarakat Indonesia pada pemerintah saat ini masih dalam keadaan lemah. Website-website pemerintah sering dijadikan bahan percobaan bagi hacker-hacker pemula.
“Anak-anak sekolah yang baru belajar hacking, mereka belajarnya lewat hack website-website pemerintah, seburuk itu keamanan data kita," kata Teguh, dikutip di VOAIndonesia.com, pada Jumat (22/12/2023).
Saat ini pemerintah belum melakukan pergerakan yang pasti dalam mengatasi permasalahan kebocoran data tersebut. Teguh berharap adanya persiapan pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menangani masalah tersebut.
“Kalau kita lihat dua minggu kemarin kan KPU mengalami kebocoran data, itu bukan yang pertama, lima tahun sekali juga akan terus terjadi, di tahun 2020 data yang berbentuk PDF lalu 2022 juga ada kemunculan Bjorka, KPU kena lagi," pungkasnya.
Editor: Siti Mu'ayyadah
TOPIK BERITA TERKAIT:
#pemilu-2024 #ancaman-kebocoran-data #kpu